Syarat Pemimpin Bangsa

DPR sekarang sedang sibuk merumuskan syarat calon presiden dan wakil presiden. Syarat itu bisa dibuat memanjang dan melebar ke mana-mana, sampai-sampai menyingkirkan esensi. Yaitu yang dicari bukan sarjana, melainkan pemimpin bangsa.

Konstitusi memang hanya membuat aturan-aturan pokok. Adapun hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

Namun, tidak boleh ada ayat di dalam undang-undang yang meniadakan roh aturan-aturan pokok konstitusi. Setiap ayat yang bertentangan dengan semangat konstitusi itu sesungguhnya adalah

Syarat Sarjana untuk Presiden

SALAH satu topik yang hangat dibicarakan di DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden, adalah soal syarat pendidikan formal seorang calon presiden. Ada partai tertentu yang menghendaki syarat presiden adalah sarjana. Ada yang mempertahankan ketentuan undang-undang terdahulu, yang menetapkan seorang presiden sekurang-kurangnya berpendidikan SMA (ijazah).

Di luar syarat sarjana, DPR juga mulai sibuk mempersoalkan lagi syarat kesehatan. Terutama penafsiran klausul tentang ’sehat lahir dan jasmani.’

Menafsirkan kembali dua syarat ini setiap kali menjelang pemilihan presiden mempertegas tentang satu hal. Yaitu, ketentuan undang-undang di Indonesia adalah personal. Ini menyalahi asas undang-undang

Presiden Nonton Ayat-ayat cinta

Masyarakat Indonesia memang sedang demam ayat-ayat cinta. Dari masyarakat biasa sampai para pejabat pun tak mau kalah. Ini terbukti diawali oleh Mantan Presiden BJ Habibie yang secara khusus pulang Kampung untuk nonton Ayat-ayat cinta, kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Kemarin, (jum’at 28/03/08 ) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga menonton film terbaru karya sutradara Hanung Bramantyo yang berjudul AYAT-AYAT CINTA di Studio XXI, EX Plaza, Jakarta.

Presiden bersama rombongan langsung menuju studio di mana sudah menanti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan duta besar negara sahabat yang akan menyaksikan film tersebut.

Menteri-menteri yang hadir antara lain Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta, Juru Bicara Kepresidenan Dino Pattidjalal, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie serta Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.

Selain para pejabat negara, juga hadir para artis pendukung film AYAT-AYAT CINTA, yaitu Fedi Nuril, Melanie Putria, Rianti Cartwright, Carissa Putri dan Zaskia Adya Mecca.

Artis senior Christine Hakim, sutradara Hanung Bramantyo, produser film tersebut, Manoj Punjabi, serta penulis novel Ayat-Ayat Cinta, Habiburrahman El Shirazy, turut pula hadir dalam acara tersebut.

Data terakhir menunjukkan bahwa film AAC yang saat ini sedang booming di sebagian masyarakat telah ditonton 3,5 juta pasang mata. Dengan adanya rencana SBY menonton film ini, momentum ini sekaligus semakin mengukuhkan AAC sebagai film yang paling banyak ditonton politisi di negara yang berpenduduk 250 juta ini.

Dari Berbagai sumber.

Kemesraan Presiden dan Wakil Presiden

HUBUNGAN presiden dan wakil presiden di negeri ini memiliki berbagai macam nuansa dan substansi. Sebagian bergantung kepada riwayat mereka naik ke takhta kekuasaan, sebagian lagi bergantung kepada personalitas sang presiden.

Ada hubungan yang merupakan anteseden sejarah. Inilah pasangan yang sangat idealistis di mata rakyat. Bahkan, perpecahan kedua pemimpin negara itu dikhawatirkan menghancurkan bangsa.

Demikian romantis dan idealistis persepsi hubungan presiden dan wakil presiden itu sampai diberi predikat dwitunggal. Itulah yang terjadi dengan Soekarno-Hatta.

Namun, kemesraan itu tidak berlangsung lama. Hubungan itu retak, pecah, berantakan. Keduanya berpisah. Bung Karno kemudian membiarkan

Memelihara Belenggu BLBI

Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia tetap saja dipakai sebagai sandera, terutama oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, sejak Presiden Habibie, telah ada keputusan pemerintah tentang itu. Namun, setiap kali rezim berganti, DPR selalu saja mempersoalkan kembali, seakan-akan semua keputusan pemerintah sebelumnya tidak ada.

Partai-partai yang sekarang mempersoalkan kembali BLBI adalah partai-partai yang menjadi motor penyelesaian di masa lalu. Ketika Habibie mengambil keputusan, Golkar menjadi tiangnya. Di masa Gus Dur, PKB di belakangnya. Pada era Mega, PDIP penopangnya. Tetapi sekarang, partai-partai itu berteriak lantang seolah-olah mereka tidak mengerti dan mengetahui kebijakan di masa lalu.

Dan, DPR sekarang tidak memiliki kemauan untuk mengoreksi disiplin berpikir yang keliru itu. Bahwa sebuah pemerintahan atau negara memiliki kewibawaan dan kepastian kalau kebijakan