Hipmala ku sayang….

Maret 6, 2008

Media Massa dan Pelembagaan Demokrasi (Indonesia)

Filed under: Tak Berkategori — hipmala @ 12:41 am
Tags:

Oleh : Arie Oktara

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM

Fatwa haram NU terhadap tayangan infotainment menjadi perdebatan banyak kalangan. Tayangan infotainment tersebut disebutkan oleh NU merupakan tayangan yang tidak pantas untuk ditayangkan karena bertendensi merusak akhlak bangsa karena substansi dari tayangannya yang tidak mendidik. Hal ini menarik untuk diperdebatkan. Tulisan ini merupakan sedikit paparan mengenai fungsi media massa dalam pelembagaan demokrasi khususnya di Indonesia dikaitkan dengan posisi infotainment yang notabene merupakan bagian dari media massa Indonesia.

 

Media Massa dan Demokrasi

Tak kurang dari Tocqueville dan Habermas menyebut media sebagai entitas penting dari demokrasi. Lebih jauh lagi, merupakan entitas penting pelembagaan demokrasi. Tocqueville misalnya, sebagai hasil dari penelitiannya terhadap demokrasi di Amerika menyimpulkan bahwa media massa merupakan entitas yang menjadi penghubung antara empat aktor penting dalam demokrasi yaitu State (negara), Political Society (masyarakat politik), Economics Society (masyarakat ekonomi), dan Civil Society (masyarakat sipil). Tocqueville kemudian berasumsi bahwa sebuah demokrasi murni (pure democracy) akan dapat tercapai ketika keempat entitas tersebut merupakan entitas yang terpisah dan independen satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya, harus ada daya tawar yang sama antara keempat entitas tersebut.

Disinilah kemudian media mengambil peran sebagai entitas penghubung. Dalam bahasa Tocqueville, media massa merupakan “irisan” dari entitas-entitas tersebut. Fungsi dari media massa sebagai irisan tersebut adalah tempat bertemunya keempat aktor penting demokrasi, sekaligus sebagai penjamin terciptanya daya tawar (bargains) yang sama dari Civil Society (masyarakat sipil) terhadap entitas lainnya (State, Political Society dan Economis Society). Daya tawar yang sama tersebut dapat tercipta ketika media memosisikan dirinya sebagai watchdog (anjing penjaga). Media bertindak sebagai entitas yang mengawasi jalannya pemerintahan dan “menyalak” ketika ada indikasi penyimpangan kekuasaan dalam jalannya pemerintahan dengan pemberitaannya di media. Keberpihakan media (baca: netralitas) kemudian menjadi faktor penting. Karena media tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebgai watchdog ketika media berpihak ke salah satu entitas.

 

Keberpihakan Media Atas Pasar dan Remeh-Temeh Infotainment

Netralitas media seperti saya sebutkan diatas, dalam kenyataannya (khususnya di Indonesia) hampir tidak bisa diwujudkan. Media sebagai sebuah entitas selalu saja berpihak terhadap salah satu entitas. Di Indonesia misalnya, dari zaman pergerakan sampai pasca reformasi media selalu memperlihatkan dengan jelas derajat keberpihakannya. Pada zaman pergerakan, keberpihakan media adalah terhadap partai-partai politik (sebagai underbow partai/ political society), pada masa Orde Baru (orba) keberpihakan media jelas kepada pemerintah (Negara), dan pasca reformasi media di Indonesia cenderung berpihak kepada pasar (economics society).

Salah satu hal yang menjadi faktor keberpihakan media antara lain adalah kepemilikan modal. Siapa yang memegang modal kemudian menjadi pemegang kendali atas media. Pada zaman Orde Baru kepemilikan modal atas media di dominasi oleh keluarga cendana, media dikuasai oleh Negara dan dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Implikasinya, media hanya menyajikan pemberitaan yang bertendensi memperpanjang umur kekuasaan Orde Baru misalnya pembangunan. Setelah lepas dari cengkeraman pemerintahan otoriter Orde Baru, kebebasan pers seakan menjadi angin segar bagi media untuk lebih bebas berekspresi. Hal yang patut disayangkan adalah media kembali “menghamba”, kali ini tuannya adalah pasar, masyarakat ekonomi berganti memegang kendali atas media.

Yang dapat dijadikan indikator keberpihakan media terhadap pasar saat ini adalah sajian media yang hanya mementingkan apa yang dimininati oleh publik. Profit menjadi hal utama yang menjadi tujuan media, sehingga media cenderung mengabaikan tugasnya sebagai aktor yang dapat membantu percepatan pelembagaan demokrasi. Di media cetak misalnya, kita dapat dengan jelas melihat keberpihakan media atas pasar dari berkurangnya ruang-ruang pemberitaan (ruang untuk publik) dan bertambahnya ruang-ruang untuk iklan (pasar). Indicator lain adalah pemberitaan yang monoton, tidak bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Kita dapat melihat pemberitaan di satu media cetak dengan media cetak yang lain memiliki tema yang kurang lebih sama, walau kadang dengan pembahasan yang “sedikit” berbeda. Padahal peristiwa yang dapat dijadikan berita dalam lingkup nasional saja sangatlah banyak. Ini menunjukkan bahwa produktivitas pemberitaan di media-media di Indonesia menurun drastis.

Kondisi yang sama dapat kita temui di media elektronik. Keberpihakan terhadap pasar sangat kentara. Seperti di media cetak, pemberitaan di stasiun yang satu dengan stasiun yang lain-pun kurang lebih sama. Hal lainnya yang merupakan implikasi negatif dari keberpihakan media elektronik (televisi) terhadap pasar adalah maraknya acara-acara yang tidak mementingkan pendidikan, terlebih pendidikan demokrasi di tayangkan di televisi-televisi Indonesia. Ideologi rating menjadi primadona. Ketika suatu acara mendapat rating yang tinggi, acara tersebut ditayangkan oleh televisi tanpa memertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Sinetron-sinetron mistis misalnya, hampir seluruh stasiun televisi menayangkan sinetron-sinetron yang berbau mistis hanya karena acara tersebut diminati oleh masyarakat. Padahal dampaknya bagi pelembagaan demokrasi sangat fatal. Masyarakat di ajak kembali ke pola pikir tradisional, pola pikir klenik. Sinetron lainnya pun tidak kalah ironis. Kita dapat saksikan betapa sinetron-sinetron yang ditayangkan di stasiun-stasiun televisi di Indonesia sangat tidak mendidik. Plot-pot murahan dan tidak masuk akal serta gambaran mengenai individu yang dengan mudah mencelakai orang lain tanpa menyesal mendominasi sinetron Indonesia. Sedangkan film (dan sinetron) biasanya mencerminkan keadaan sosial yang sesungguhnya. Separah itukah kondisi sosial di Indonesia?

Acara-acara remeh-temeh sejenis, termasuk infotainment yang biasanya memuat gossip-gosip juga secara membabi buta ditayangkan oleh media elektronik di Indonesia. Jam-jam tayang acara remeh-temeh tersebut (sinetron, infotainment, dan lainnya) pun pada premiere time, pada jam-jam dimana seluruh anggota keluarga dapat menonton. Acara-acara tersebut mendapat audiensi yang luar biasa dari masyarakat. Sebenarnya, tingginya minat masyarakat terhadap acara-acara remeh-temeh (sinetron, infotainment, dan semacamnya) disebabkan oleh gencarnya media menayangkan acara-acara tersebut. Sehingga masyarakat yang semula tidak terbiasa terhadap acara-acara remeh-temeh menjadi terbiasa dan menjadikannya suatu kebutuhan. Acara-acara lain yang dapat membantu pelembagaan demokrasi seperti berita-berita politik, diskusi, dan sebagainya hanya ditayangkan pada jam-jam tertentu (bukan premiere time) dan mendapat audiensi yang sangat rendah. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia.

 

Haram? Wajar!

Fatwa NU yang mengharamkan tayangan-tayangan infotainment saya lihat merupakan sebuah kewajaran. Saya melihat hal tersebut merupakan niat baik dari NU untuk mencegah pembusukan demokrasi terjadi di Indonesia. Tayangan-tayangan di media elektronik di Indonesia saya kira sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan. Acara-acara yang tidak mementingkan pendidikan, remeh-temeh gencar ditayangkan oleh media. Hal ini merupakan dampak langsung dari euphoria kebebasan pers setelah pada orde baru media sekian lama dicengkeram oleh kekuatan Negara.

Pasca Orde Baru setelah Negara tidak lagi menyokong modal kepada media, menyebabkan media harus memeras otak untuk memenuhi modalnya. Karena itulah, media pada saat ini cenderung profit oriented, pasar memegang kendali atas media. Dampaknya? Ruang publik di media berkurang dan ruang untuk pasar kian bertambah. Jika kondisi ini dibiarkan, lambat laun tugas media sebagai aktor penting pelembagaan demokrasi dapat terabaikan. Sudah saatnya bagi media untuk melaksanakan tugasnya demi percepatan pelembagaan demokrasi di Indonesia. Media tidak boleh hanya menayangkan acara-acara yang tidak mengedepankan faktor pendidikan hanya karena acara tersebut digemari, hanya demi mengejar profit. Fatwa NU saya lihat mengandung pesan untuk mengembalikan peran media sebagai aktor penting di dalam sebuah Negara yang berdemokrasi. Jika media terus menerus mementingkan profit dengan menayangkan acara yang tidak mementingkan pelembagaan demokrasi (baca: remeh), yakinlah bahwa masyarakat kita hanya akan menjadi masyarakat penggosip! Ironis!

E-mail: oktara_arie@yahoo.com

Contact: 081931708398

About these ads

1 Komentar »

  1. Menanggapi tulisan diatas, saya sepakat sekali bahwasanya media merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam menyokong pembangunan nasional. Idealnya, media seharusnya memposisikan diri sebagai penyeimbang bagi pelaksanaan peran dari ketiga pilar pembangunan (State, Pasar & civil society) agar tercipta sinergisitas diantara ketiganya…..

    Komentar oleh david — Maret 30, 2008 @ 2:29 am | Balas


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: