Depkominfo Ancam Tutup Youtube

INILAH.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan menutup paksa akses situs YouTube bila situs tersebut tidak menghapus film “Fitna” yang dibuat politisi sayap kanan Belanda Geert Wilders.

“Kita sudah meminta secara resmi ke situs yang memasang film ‘Fitna’ itu untuk segera dihapus, tentu ada proses administrasi dan berjalannya waktu. Kalau mereka tidak menghapus, maka kita akan tutup paksa,” kata Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Kamis (3/4).

Bila memang YouTube menolak untuk menghapus film Fitna tersebut, pemerintah akan menutup akses situs YouTube dengan meminta bantuan penyedia layanan internet

Bingkai: Defamilierisasi Tari Bedana

DALAM acara pesta muda mudi, ketika disuruh berdiri kemudian memilih musik untuk bergembira dan menari, apa yang akan Anda pilih? Pasti mengemuka pilihan; disko, remix, dangdut, poco-poco, cha-cha, ska, atau justru meneriakkan terserah DJ!

Mustahil rasanya memilih, “Tari bedana aja!” Bahkan ketika pertanyaannya dibuat pilihan ganda sekalipun, mungkin malah muncul pertanyaan, “Apa sih Tari Bedana itu?”

Padahal Tari Bedana adalah perwujudan luapan sukacita atas wiraga (gerak badan) untuk mencapai ekstase, dalam batas-batas tertentu ketika menari diiringi gamelan khasnya, jiwa kita seperti mengembarai lembah-lembah hijau di bawah kaki Gunung Rajabasa, semua berubah indah. Riang.

Estetika tari bedana membuat kedirian kita berasa selalu muda. Penuh antusiasme. Dan pada kesempatan lain, ketika menyaksikan langsung tari bedana

Pilihan Sulit bagi Incumbent

TIDAK cuma calon perseorangan yang dipersulit. Pejabat yang sedang berkuasa dan ingin menjabat lagi – incumbent – pun dipersulit. Undang-undang Pemda No 32/2004 yang baru saja direvisi DPR memperlihatkan itu dengan jelas.

Selama ini para incumbent – bupati, gubernur, dan walikota – memperoleh keistimewaan bila mereka bersaing lagi dalam pilkada. Mereka cuma cuti sementara. Setelah bertarung, dan kalau gagal, dengan senang dan tenang memegang kembali jabatan sampai pejabat terpilih dilantik.

Mengharuskan incumbent mengundurkan diri bila mencalonkan diri kembali adalah sebuah putusan yang adil dan menjamin aspek-aspek demokrasi. Seperti akuntabilitas.

Adalah tidak adil ketika dalam pilkada calon-calon non-incumbent dipaksa bertarung dengan incumbent yang cuma cuti. Aturan ini adalah sebuah

Tari Cangget (Lampung)

1. Pengantar

Lampung adalah sebuah provinsi yang letaknya paling selatan di Pulau Sumatera. Di dalam provinsi ini penduduknya terbagi dalam beberapa suku bangsa yaitu: Suku bangsa Lampung, Jawa, Sunda dan Bali (www.wikipedia.org). Pada Sukubangsa Lampung sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu Lampung Pepadun dan lampung Sebatin. Lampung Sebatin adalah sebutan bagi orang Lampung yang berada di sepanjang pesisir pantai selatan Lampung. Sedangkan, Lampung Pepadun1 adalah sebutan bagi orang Lampung yang berasal dari Sekala Brak di punggung Bukit Barisan (sebelah barat Lampung Utara) dan menyebar ke utara, timur dan tengah provinsi ini. Sebagaimana masyarakat lainnya, mereka juga mereka menumbuh-kembangkan kesenian yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi jatidirinya. Dan, salah satu kesenian yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat Lampung, khususnya Orang Pepadun, adalah jenis seni tari yang disebut “tari cangget”.

Konon, sebelum tahun 1942 atau sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget selalu ditampilkan pada setiap upacara yang berhubungan dengan gawi adat, seperti: upacara mendirikan rumah, panen raya, dan mengantar orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Pada saat itu orang-orang akan berkumpul, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan dengan tujuan selain untuk mengikuti upacara, juga berkenalan dengan sesamanya. Jadi, pada waktu itu tari cangget dimainkan oleh para pemuda dan pemudi pada suatu desa atau kampung dan bukan oleh penari-penari khusus yang memang menggeluti seni tari tersebut.

Waktu itu para orangtua biasanya memperhatikan dan menilai gerak-gerik mereka dalam membawakan tariannya. Kegiatan seperti itu oleh orang Lampung disebut dengan nindai. Tujuannya tidak hanya sekedar melihat gerak-gerik pemuda atau pemudi ketika sedang menarikan tari cangget, melainkan juga untuk melihat kehalusan budi, ketangkasan dan keindahan ketika mereka berdandan dan mengenakan pakaian adat Lampung. Bagi para pemuda dan atau pemudi itu sendiri kesempatan tersebut dapat dijadikan sebagai arena pencarian jodoh. Dan, jika ada yang saling tertarik dan orang tuanya setuju, maka

Incumbent dan Calon Independen

PERTARUNGAN untuk menjadi kepala daerah akan semakin seru dan menarik. Penyebabnya ada dua. Pertama, pencalonan kepala daerah tidak lagi dimonopoli partai politik. Kedua, incumbent harus mengundurkan diri dari jabatannya saat pendaftaran calon.

Itulah dua substansi penting yang masuk perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah disetujui DPR dan pemerintah. Perubahan itu tinggal menunggu ditandatangani presiden.

Akan tetapi, pengesahan presiden bukan lagi perkara mutlak. Sebab konstitusi hasil amendemen mengatakan sekalipun rancangan undang-undang yang telah disetujui itu tidak disahkan presiden, dalam 30 hari semenjak RUU itu disetujui, RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Karena itu, adalah sebuah kepastian hukum adanya calon independen dalam pemilu kepala daerah. Syaratnya ialah sang calon mampu