Politik Rupiah Plus Makan

SEIRING rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang bakal menghempaskan jutaan orang ke lembah kemiskinan, pemerintah coba menopangnya melalui jaring pengaman yang disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT) plus. Sekitar 19,1 juta rumah tangga miskin akan disantuni uang Rp100 ribu per bulan selama satu tahun.

Berbeda dari BLT pada 2005 yang hanya berbentuk uang, jaring pengaman kali ini diberi istilah lebih keren, BLT plus. Yaitu uang plus makan. Sampai Desember nanti total anggaran untuk BLT plus mencapai Rp14 triliun.

Belajar dari BLT 2005 yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi, berbagai kalangan menghendaki agar pemerintah mengubah cara menolong orang miskin. Daripada menolong dengan uang tunai yang bermanfaat sesaat, lebih baik menolong sekaligus membangun motivasi bekerja dan disiplin. Atau memberi kail, bukan ikan.

Uang Rp14 triliun disalurkan ke kantong-kantong orang miskin. Mereka tidak diberi uang tunai. Namun, uang itu dipergunakan untuk membangun, misalnya sanitasi di perdesaan. Mereka memperoleh gaji karena bekerja sebagai, misalnya, buruh proyek-proyek infrastruktur perdesaan. Uang gaji itu mereka pergunakan untuk membeli makan. Uang habis, makanan habis, tetapi infrastruktur terbangun. Itulah bantuan yang sekaligus membangun.

Uang yang diperoleh dari keberanian menaikkan harga BBM dipergunakan untuk memerangi kemiskinan secara lebih bermakna. Setelah Rp14 triliun digelontorkan ke kantong-kantong kemiskinan, akan terlihat kehadiran infrastruktur perdesaan secara signifikan. Ingat, salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah miskinnya infrastruktur.

Opsi yang gampang dan sudah diketahui itu, entah mengapa, tidak dipilih secara berani dan konsisten. Pemerintah lebih cenderung berpolitik dengan rupiah dan makanan.

Membagi-bagi rupiah dalam jangka pendek terlihat populer di kalangan orang miskin. Seakan-akan menyelesaikan kemiskinan. Padahal, itu cuma penyelesaian sesaat.

Bahkan, bila direnung lebih dalam, memberi rupiah kepada orang miskin sesungguhnya cermin sikap pemerintah yang tidak ingin direpotkan masalah kemiskinan itu sendiri. Memberi seperti itu sesungguhnya mengandung niat mengusir, tidak menyelesaikan. Mudah-mudahan setelah diberi terus-menerus, orang-orang miskin malu hati untuk datang meminta. Setelah itu mereka boleh mati di pinggir jalan.

Itulah sesungguhnya yang menjadi alasan mengapa banyak pihak menentang mengatasi kemiskinan dengan uang tunai. Karena, sesungguhnya, terselip pengusiran dari pemberian yang seakan-akan berbudi luhur dan berbelas kasih itu.

Inti solusi terhadap kemiskinan adalah kerja. Orang-orang harus bekerja dan mempunyai pekerjaan agar dia mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, membagi-bagi uang tunai begitu saja atas nama apa pun kontraproduktif terhadap upaya memerangi kemiskinan.

BLT plus adalah cemoohan sekaligus pengerdilan terhadap keberanian pemerintah menaikkan harga BBM. Bila muaranya adalah bagi-bagi uang plus makanan, tidak sebanding antara risiko dan keluaran. Risikonya amat besar, tetapi penyelesaiannya justru mengerdilkan. Pengerdilan melalui BLT plus itu.

Reformasi Birokrasi Bukan Birokratisasi Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan segera diikuti dengan penahanan dan penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung berikut rumah kediaman Sjamsul Nursalim (Kompas, 4/3). Penangkapan ini tentu adalah aib, bukan saja bagi Kejagung, tetapi juga bagi segenap jajaran birokrasi penegakan hukum, bahkan bagi pemerintahan SBY.

Kebobrokan birokrasi di republik kita sudah jamak dirasakan, telah mendarah daging dan berurat akar. Bagaimana mungkin birokrasi bisa mengurus keperluan publik jika mengurus dirinya sendiri

Birokrasi Menjadi Persemaian Korupsi

BIROKRASI telah menjadi lahan persemaian subur bagi benih korupsi di Indonesia. Birokrasi yang semula berkultur melayani dengan tulus kini melayani dengan fulus. Itulah fakta yang terungkap dalam survei integritas sektor publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Survei dilakukan terhadap 65 unit layanan di 30 departemen/instansi tingkat pusat. Hasilnya cukup mengejutkan, yaitu nilai rata-rata skor integritas 5,33. Angka itu tergolong rendah jika dibandingkan dengan skor integritas sektor publik di negara lain.

Hasil itu dikatakan mengejutkan karena ternyata pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih masih sebatas tekad. Belum menjadi sebuah gerakan. Buktinya, korupsi di birokrasi pemerintahan tetap subur meski sudah ada mekanisme pengawasan melekat.

Korupsi di birokrasi pemerintahan sudah berkembang biak menjangkiti segenap lapisan masyarakat. Dari hasil survei KPK itu ditemukan kenyataan bahwa

Syarat Sarjana untuk Presiden

SALAH satu topik yang hangat dibicarakan di DPR dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden, adalah soal syarat pendidikan formal seorang calon presiden. Ada partai tertentu yang menghendaki syarat presiden adalah sarjana. Ada yang mempertahankan ketentuan undang-undang terdahulu, yang menetapkan seorang presiden sekurang-kurangnya berpendidikan SMA (ijazah).

Di luar syarat sarjana, DPR juga mulai sibuk mempersoalkan lagi syarat kesehatan. Terutama penafsiran klausul tentang ’sehat lahir dan jasmani.’

Menafsirkan kembali dua syarat ini setiap kali menjelang pemilihan presiden mempertegas tentang satu hal. Yaitu, ketentuan undang-undang di Indonesia adalah personal. Ini menyalahi asas undang-undang