Tepatlah apa yang digambarkan anggota DPR dari FKB Mahfud MD, jika DPR menyetujui pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tamat sudah riwayat pemberantasan korupsi di negeri ini. Ada apa dengan KPK? Pertanyaan itu mestinya sudah terjawab oleh berbagai penilaian tentang lembaga tersebut, sejauh ini.
Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang secara alamiah masih melekat, KPK telah menebarkan ketakutan lewat langkah-langkahnya yang tak kenal kompromi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ketakutan itulah yang rupanya menjadi pangkal beragam penilaian untuk menggiring ke wacana pembubaran.
Polemik berupa penilaian-penilaian yang memojokkan KPK kita lihat sebagai pertarungan politik, dan sekali lagi pangkalnya adalah rasa takut terhadap kiprah lembaga tersebut — yang melewati kredibilitas badan-badan reguler penegakan hukum. Kita merasakan stigmatisasi secara gencar bahwa KPK belum efektif dan melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi, juga tidak berani merambah instansi penting seperti Istana Negara, Mabes TNI/ Polri, dan lingkaran keluarga Cendana. Sebanyak 160.000 laporan masyarakat masuk, 16.000 bisa ditindaklanjuti, dan dalam setahun baru bisa diproses sampai tuntas 25 perkara.
Sinyalemen Mahfud tentang wacana pembubaran KPK yang sudah (lagi…)
