DEMOKRASI sebagai jalan yang sudah dipilih oleh bangsa ini memang belum berumur panjang. Praktis, jalan menuju demokrasi baru diretas sepuluh tahun lalu, saat era reformasi menggantikan rezim Orde Baru.

Namun, usia yang masih belia ternyata telah mampu mengubah wajah politik Tanah Air secara signifikan. Kebebasan berpikir dan berbicara telah melahirkan pers yang bebas. Kebebasan berserikat memunculkan partai-partai politik dengan beragam tawaran dan gagasan. Hasrat membuat partai begitu menggebu walaupun tanpa memedulikan bangunan partai yang kukuh.

Seiring dengan itu pula, demokrasi juga sedang mengalami pembusukan. Celakanya, pembusukan itu lebih banyak berasal dari dalam elemen demokrasi itu sendiri.

Partai politik dan orang-orang yang berkiprah di parpol memang terus tumbuh, tapi mereka gagal menjadi alat agregasi kepentingan rakyat. Bahkan, kiprah mereka di lembaga resmi demokrasi lebih banyak menyuarakan kepentingan pribadi dan kepentingan sempit partai ketimbang membawa suara publik.

Untuk mempertahankan dan menjaga kepentingan sempit itu, mereka mempertahankan mati-matian pola rekrutmen politik usang yang jauh dari jalan demokrasi. Dalam hal sistem pemilihan umum, misalnya, mereka ngotot mempertahankan model proporsional ketimbang distrik.

Alasannya, mereka menyebut masyarakat belum siap dengan sistem distrik. Padahal, parpol dan orang-orang yang mengendalikan parpol itulah yang tidak siap berkompetisi dalam sistem distrik.

Karena itulah, tidak mengherankan jika hampir setiap survei yang dilakukan sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol sangat rendah.

Salah satu penyebabnya ialah partai tidak peduli keinginan masyarakat. Partai asyik dengan keinginannya sendiri. Gambaran itu tampak sangat jelas dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2007 dan 2008.

Hasil survei terbaru yang dipublikasikan pekan lalu menunjukkan hanya 18,6% responden pada 2007 dan 20,2% pada 2008 yang mengatakan keinginan partai mewakili keinginan pemilih. Cara pemilihan anggota DPR dinilai lebih mewakili kepentingan parpol, bukan pemilih. Hanya 28,1% yang percaya cara pemilihan anggota DPR bisa mewakili kepentingan pemilih.

Memang, dalam memilih anggota DPR, suara hanya sah bila rakyat mencoblos tanda gambar partai dan tidak sah bila hanya mencoblos nama orang yang dicalonkan. Pada dasarnya yang dipilih adalah partai, bukan person yang akan menjadi wakil rakyat di DPR. Hasil survei itu juga menunjukkan 76,9% masyarakat pada 2007 dan 66,6% pada 2008 meyakini cara pemilihan anggota DPR dengan sistem proporsional dengan memilih gambar partai lebih buruk daripada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih langsung.

Masyarakat juga menilai anggota DPD lebih mudah dimintai pertanggungjawaban daripada anggota DPR. Itu paralel dengan penilaian mereka bahwa cara pemilihan anggota DPR lebih mewakili kepentingan parpol, bukan kepentingan pemilih.

Hasil survei tersebut secara kasatmata memperlihatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol dan anggota DPR yang tidak bisa lain harus berasal dari parpol. Tetapi anehnya, Mahkamah Konstitusi malah memberikan jalan yang lempang bagi orang-orang parpol untuk juga bisa masuk menjadi calon anggota DPD.

Itu sama saja dengan memperluas pembusukan lembaga-lembaga resmi demokrasi. Kepercayaan terhadap DPD yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat akan tergerus oleh masuknya orang parpol yang membawa virus ketidakpercayaan.

Karena itu, kalau ingin pembusukan tidak meluas, yang harus dilakukan justru merombak sistem rekrutmen anggota DPR dengan menggunakan pola pemilihan anggota DPD. Yaitu calon perorangan juga berhak menjadi anggota DPR. Atau anggota DPR yang dicalonkan partai dipilih dengan cara mencoblos nama orang yang dicalonkan. Nomor urut tidak penting, siapa yang mendapat suara terbanyak dialah yang terpilih.

Kalau itu tidak dilakukan, bayi demokrasi ini akan terus didera sakit kronis yang mematikan.

Pesta demokrasi (PILKADA) Lampung beberapa bulan lagi, masing – masing calon gubernur sudah menentukan pasangannya. Sedikit kami menyampaikan aspirasi kepada Bapak calon Gubernur bahwa permasalahan di Lampung khususnya dan bangsa ini sangatlah kompleks dari Sosial, politik, keamanan, pendidikan, budaya, ekonomi, dsb. Semangat kebangsaan ini sudah rapuh, permasalahan yang terjadi hanya dipikirkan tidak untuk dilaksanakan, rakyat sudah jenuh menunggu sosok figure pemimpin yang amanah dan Semoga pilgub ini akan terpilih sosok yang benar – benar mau membela kepentingan masyarakat kecil. Meminjam istilah Ferderico Ruiz (1999), seorang teolog spiritualitas spanyol, bahwa problema kebangsaan itu setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, Globlitas (globalitá), yaitu kompleksitas dari berbagai elemen dalam suatu situasi atau keadaan. Problema kebangsaan yang kita hadapi sebenarnya krisis gaya hidup. Dihadapan kita terbentang globalitas budaya, tata nilai, gaya politik, cara hidup, agama dan sebagainya. Disatu pihak ada kelompok – kelompok masyarakat yang hanyut dalam globalitas itu. Mereka lebih suka ikut arus karena bebas memilih apa yang disukai, mereka seakan tak punya spritualitas. Akibatnya, identitas dirinya menjadi tidak jelas, atau setidaknya ambigu.

Kedua, Radikalitas (radicalitá), yaitu karakter ekstrem dari aneka kelompok masyarakat. Pihak yang mengambil sikap radikal, yang menganggap perubahan sebagai kemunduran spiritualitas. Mereka lebih condong menutup diri terhadap globalitas dan bertahan pada “keyakinan” dan cara hidup secara ketat. Dan akhirnya kedua kelompok tadi berkembang dimasyarakat sehingga jurang dari kedua kelompok kian melebar. Ketiga, Kecepatan ( rapiditá), yaitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini yang mempercepat masuknya arus globalitas sampai kedapur – dapur kita. Sehingga dampak kesenjangan ekonomi semakin jelas. Kecepatan ini kian memperparah problema kebangsaan ini ketika orang tidak punya “filter” yang kuat.

Harapan demi harapan agar perubahan bangsa ini semakin nyata. Dan Tanpa mengurangi rasa hormat, Semoga bapak calon Gubernur mampu memahami persoalan ini dengan harapan mampu membawa perubahan bagi Masyarakat Lampung khususnya dan Bangsa Indonesia pada Umumnya.

dari : Mahyuzah Assegaf ( Anggota Komite Independen Pengawasan Pembangunan Lampung)

SEIRING rencana kenaikan harga bahan bakar minyak yang bakal menghempaskan jutaan orang ke lembah kemiskinan, pemerintah coba menopangnya melalui jaring pengaman yang disebut dengan bantuan langsung tunai (BLT) plus. Sekitar 19,1 juta rumah tangga miskin akan disantuni uang Rp100 ribu per bulan selama satu tahun.

Berbeda dari BLT pada 2005 yang hanya berbentuk uang, jaring pengaman kali ini diberi istilah lebih keren, BLT plus. Yaitu uang plus makan. Sampai Desember nanti total anggaran untuk BLT plus mencapai Rp14 triliun.

Belajar dari BLT 2005 yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi, berbagai kalangan menghendaki agar pemerintah mengubah cara menolong orang miskin. Daripada menolong dengan uang tunai yang bermanfaat sesaat, lebih baik menolong sekaligus membangun motivasi bekerja dan disiplin. Atau memberi kail, bukan ikan.

Uang Rp14 triliun disalurkan ke kantong-kantong orang miskin. Mereka tidak diberi uang tunai. Namun, uang itu dipergunakan untuk membangun, misalnya sanitasi di perdesaan. Mereka memperoleh gaji karena bekerja sebagai, misalnya, buruh proyek-proyek infrastruktur perdesaan. Uang gaji itu mereka pergunakan untuk membeli makan. Uang habis, makanan habis, tetapi infrastruktur terbangun. Itulah bantuan yang sekaligus membangun.

Uang yang diperoleh dari keberanian menaikkan harga BBM dipergunakan untuk memerangi kemiskinan secara lebih bermakna. Setelah Rp14 triliun digelontorkan ke kantong-kantong kemiskinan, akan terlihat kehadiran infrastruktur perdesaan secara signifikan. Ingat, salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah miskinnya infrastruktur.

Opsi yang gampang dan sudah diketahui itu, entah mengapa, tidak dipilih secara berani dan konsisten. Pemerintah lebih cenderung berpolitik dengan rupiah dan makanan.

Membagi-bagi rupiah dalam jangka pendek terlihat populer di kalangan orang miskin. Seakan-akan menyelesaikan kemiskinan. Padahal, itu cuma penyelesaian sesaat.

Bahkan, bila direnung lebih dalam, memberi rupiah kepada orang miskin sesungguhnya cermin sikap pemerintah yang tidak ingin direpotkan masalah kemiskinan itu sendiri. Memberi seperti itu sesungguhnya mengandung niat mengusir, tidak menyelesaikan. Mudah-mudahan setelah diberi terus-menerus, orang-orang miskin malu hati untuk datang meminta. Setelah itu mereka boleh mati di pinggir jalan.

Itulah sesungguhnya yang menjadi alasan mengapa banyak pihak menentang mengatasi kemiskinan dengan uang tunai. Karena, sesungguhnya, terselip pengusiran dari pemberian yang seakan-akan berbudi luhur dan berbelas kasih itu.

Inti solusi terhadap kemiskinan adalah kerja. Orang-orang harus bekerja dan mempunyai pekerjaan agar dia mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, membagi-bagi uang tunai begitu saja atas nama apa pun kontraproduktif terhadap upaya memerangi kemiskinan.

BLT plus adalah cemoohan sekaligus pengerdilan terhadap keberanian pemerintah menaikkan harga BBM. Bila muaranya adalah bagi-bagi uang plus makanan, tidak sebanding antara risiko dan keluaran. Risikonya amat besar, tetapi penyelesaiannya justru mengerdilkan. Pengerdilan melalui BLT plus itu.

Lowongan Drafter Di Perusahaan Industri Kimia

Sebuah perusahaan industri kimia yang sudah mendapat sertifikasi ISO 9001-2000 dan berlokasi di Jawa Timur, membutuhkan drafter dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Pria
2. Berusia antara 23 – 35 tahun
3. Pendidikan minimum STM/D3/S1 dalam bidang Teknik Sipil
4. Mempunyai pengalaman minimum 5 tahun dalam bidang yang sama
5. Mahir menggunakan komputer, terutama AutoCAD
6. Mahir dalam bidang gambar konstruksi baik detail maupun layout
7. Sanggup bekerja di bawah tekanan dan mampu bekerja di dalam team

Kirim lamaran lengkap anda berikut CV dan foto terbaru anda serta cantumkan gaji saat ini dan gaji yang di harapkan, ke email : jp_recruit@yahoo.co.id

Batas akhir pendaftaran : 15 Juni 2008

Informasi dari komunitas Blogger indonesia

Reporter : Yusuf Riaman

Unjuk rasa untuk menyongsong hari buruh sedunia yang jatuh 1 Mei di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/4), berlangsung di lebih dari 10 titik.

Unjuk rasa antara lain juga diikuti Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Komite Pimpinan Cabang Mataram yang menggelar aksi di perempatan gedung Bank Indonesia (BI) Mataram dan di DPRD NTB.

Sementara itu kelompok lainnya berunjuk rasa dengan berkeliling mengendarai sepeda motor serta mendatangi sejumlah titik. Mereka adalah kelompok Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh Indonesia yang beranggotakan Aliansi Masyarakat Pesisir Nusantara (AMAPI Nusantara), Serikat Buruh Jasa Transportasi dan Angkutan (SB-Jatra), Asosiasi Karyawan Adil Sejahterah (Asokadira), Perhimpunan Tani Indonesia (Petani), dan Asosiasi Buruh Umum dan Informal (Asbumi).

Sejumlah titik yang didatangi kelompok tersebut antara lain kantor Dinas Perkebunan NTB, Polres Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, Polda NTB, Kejati NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan kantor Gubernur NTB.

Para pengunjuk rasa mulai turun ke jalan sekitar pukul 9.00 Wita dan berakhir sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka antara lain menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang No 13/2003 yang dianggap membuka peluang pasar tenaga kerja fleksibel dan murah, revisi Jamsostek pro buruih, menolak kawasan ekslusif

Indonesia, penuruunan harga bahan pokok, dan menuntut pembayaran upay layak. “Yang terjadi selama ini buruh dieksploitasi dengan upah yang rendah,” kata Irwan Kordinator aksi dari SMI

Source: Media Indonesia

Islam dan pluralisme (kebhinekaan) senantiasa menarik diperbincangkan, terutama sejak Barat menilai bahwa pasca runtuhnya komunisme, maka Islam merupakan saingan, jika bukan ancaman baru, di arena peradaban dunia.

Sejatinya, berbagai kasus kekerasan oleh kelompok Muslim terhadap kaum minoritas dan kalangan Ahmadiyah seperti saat ini, untuk sebagian membuktikan telah memudarnya wacana dan praksis pluralisme maupun universalisme Islam di Indonesia.

Namun, dalam konteks lokal maupun global, para cendekiawan Muslim menyebutkan justru di masa lalu peradaban Islam telah memantulkan pluralisme yang ditekankan dalam pesan dan hukum Islam. Masyarakat dalam setiap negeri Muslim terdiri dari kaum Muslim dan non-Muslim yang termasuk ke dalam berbagai jenis kelompok kesukuan. Kaum Muslim memiliki perbedaan teologi dan fikih, sedangkan non-Muslim termasuk ke dalam agama dan sekte yang berbeda-beda.

Kekhalifahan Islam pun mewakili sebuah negara universal, kota-kotanya bervariasi dalam pola-pola sejak dari pola Yunani-Romawi di Mediterania, Arab di Makkah dan San’a, Babilonia di Irak dan Persia, hingga pola yang mewakili wilayah Muslim bagian timur.

Tatanan sosial dunia Islam menampung kaum Muslim dan non-Muslim. Kedua kelompok hidup di bawah kondisi dasar sama, dan hasrat yang kuat untuk menegaskan status dan kekuatan mempengaruhi Yahudi dan Kristen begitu pula kaum Muslim. Akan tampak bahwa di daerah luar ibu kota, kelompok-kelompok keagamaan hidup terpisah secara baik, kecuali untuk kerjasama mereka dalam urusan resmi. Adat istiadat, bahkan hukum pribadi dan komunitas keagamaan, berbeda sampai pada tingkat yang luas sekali, tetapi nilai sosial dipegang bersama.

Kaum Majusi pun mendapat status dzimmi, sama dengan Kristen dan Yahudi, dan kemudian Hindu. Kaum Sabiin dilindungi dan diperlakukan setara. Setiap tiga komunitas yang disebut awal memiliki pemimpin masing-masing yang disebut ‘raja’ di kalangan komunitas Yahudi dan Majusi dan posisinya diwariskan turun-temurun. Pendeta Kristen, hanyalah seperti pendeta Jacobit suatu ketika ucapkan ‘pemimpin spiritual’. Pemimpin-pemimpin ini mewakili komunitasnya masing-masing di hadapan pihak yang berwenang. Para pemimpin Katolik Nestor dipilih oleh gereja, tetapi pemilihannya dipertegas oleh Khalifah Abbasiah yang mengeluarkan pentahbisan untuk posisinya, sama seperti pendeta Jacobit. Pemimpin Yahudi di Baghdad mempunyai sedikit asa-usul Aram, ‘Resh Galutha, pangeran tawanan’. Tatkala dia pergi ke istana Khalifah, dia berjalan dalam suatu prosesi, diawali dengan seruan seorang bentara: ‘beri jalan dulu tuan kita putra Nabi Daud.’ Di bawah dinasti Fatimiah, pemimpin Yahudi di Kairo disebut ‘pangeran dari para pangeran’.

Studi para Islamolog mengungkapkan bahwa kaum non-Muslim di wilayah Muslim menjalankan profesi dan kegiatan ekonomi dengan bebas. Mereka ada yang menjadi penukar uang, pengusaha dan tabib. Sebagian besar penukar uang dan para penghubung (dealer) di Suriah adalah Yahudi, sementara kebanyakan tabib dan juri tulis orang Kristen. Pemimpin Kristen di Baghdad adalah tabib khalifah, dan banyak Yahudi yang mendapatkan posisi di istana Khalifah. Khalifah Fatimiah al-Aziz mempunyai seorang menteri Kristen dan menunjuk seorang Yahudi sebagai Gubernur Suriah. Posisi penting di bidang keuangan, kesekretariatan, profesional di kota dipegang orang Kristen dan Yahudi itu tak jarang menimbulkan kecemburuan pihak Muslim.

Kaum non-Muslim menikmati kebebasan menjalankan agama, dan beberapa khalifah mungkin saja menghadiri upacara dan perayaan mereka; seperti yang dilakukan warga Muslim. Rumah sakit umum menerapkan pelayanan sama bagi semua pasien. Non-Muslim tidak harus tinggal di wilayah khusus, kendati setiap komunitas condong secara sukarela melakukan hal itu. Mereka memiliki pengadilan agama yang diorganisasi para pemimpin mereka, walaupun mereka dapat selalu pergi ke hakim Muslim jika mau.

Kemajemukan sosial ini dalam wilayah Muslim tidak berarti ketegangan dan gangguan antara Muslim dan non-Muslim tidak pecah dari waktu ke waktu. Kaum Muslim yang kemudian cemburu terhadap kekayaan atau pengaruh non-Muslim dapat memicu masalah.

Para pemimpin perseorangan boleh jadi membahayakan komunitas atau beberapa anggota terkemuka. Hal ini sering terjadi setelah periode kesejahteraan yang mencolok dan dominasi politik, tetapi kaum Muslim itu sendiri sama-sama terbuka untuk kekuasaan monarki yang sewenang-wenang.

Meskipun adanya ketegangan sosial sewaktu-waktu atau tekanan resmi non-Muslim, sebagaimana yang dinyatakan Grunebaum ‘dalam kehidupan sehari-hari kondisi-kondisi serba tak menentu (leissez faire)’. ”Selama Abad Pertengahan di wilayah Timur terdapat sedikit perseteruan fisik yang tidak dapat didamaikan ketimbang di wilayah Barat.

Islam mengajarkan toleransi, pluralisme dan perdamaian serta kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bangsa Indonesia semestinya mengamalkan kesalehan itu sebagai nilai peradaban, dan menjauhi perilaku kekerasan.

Source: Inilah.com

]]> http://hipmala.wordpress.com/2008/04/30/tentang-kebhinekaan-indonesia/feed/ 2 hipmala http://hipmala.wordpress.com/2008/04/29/pelajaran-hukum-untuk-dpr/ http://hipmala.wordpress.com/2008/04/29/pelajaran-hukum-untuk-dpr/#comments Tue, 29 Apr 2008 07:36:32 +0000 hipmala http://hipmala.wordpress.com/?p=196 ]]>

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil menembus tembok arogansi pimpinan DPR. Kemarin, KPK menggeledah enam ruangan di Gedung DPR. Padahal, empat hari sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono tidak mengizinkan KPK menggeledah DPR dengan berbagai alasan, antara lain DPR sedang reses.

Penggeledahan itu dilakukan setelah KPK mengantongi izin dari ketua pengadilan sesuai dengan prosedur hukum acara. Prosedur itu sangatlah sederhana, seperti penggeledahan harus ada saksinya. Penggeledahan di DPR, kemarin, disaksikan Badan Kehormatan DPR dan Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Penolakan DPR untuk digeledah KPK hakikatnya adalah pengingkaran DPR atas hak konstitusionalnya. Sebab, menurut konstitusi, DPR bersama pemerintahlah yang menyusun undang-undang termasuk hukum acara tersebut. KPK hanya menjalankan tugas yang sudah diatur secara rinci oleh DPR bersama pemerintah dalam undang-undang.

Keberhasilan KPK menggeledah ruangan di DPR juga harus dilihat sebagai kemenangan hukum. Hukum yang tidak pernah mengenal diskriminasi status sosial kelembagaan. Sebelumnya KPK pernah menggeledah ruang kerja Ketua Mahkamah Agung dan Gubernur Bank Indonesia. Dengan demikian, KPK telah menjalankan perintah konstitusi, yaitu segala warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Penolakan DPR untuk digeledah KPK mestinya juga dilihat sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Karena itu, kesediaan DPR untuk digeledah, sekalipun kesadaran itu datangnya terlambat, tetap perlu diberi apresiasi.

Tentu, kita berharap, kesediaan itu bukan karena pimpinan DPR takut dengan ancaman hukuman badan paling lama 12 tahun kepada setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan korupsi.

DPR mestinya berterima kasih kepada KPK. Mengapa? Citra DPR sudah mencapai titik nol di mata masyarakat. Dalam berbagai survei yang dilakukan lembaga independen menyangkut persepsi publik, DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Kesediaan DPR untuk digeledah KPK bisa menghapus sebagian kesan DPR sebagai lembaga pelindung koruptor.

Tentu penghapusan sebagian kesan bergantung pada hasil penggeledahan. Jika KPK tidak menemukan indikasi korupsi di ruang yang digeledah, semua persepsi negatif tentang DPR kiranya terehabilitasi.

Jauh lebih elok lagi jika DPR secara sukarela meminta kepada KPK untuk menggeledah seluruh ruang kerja anggota termasuk pimpinan DPR. Apalagi jika anggota DPR secara sukarela pula meminta KPK untuk meneliti rekening bank mereka. Inisiatif seperti itu yang tidak pernah muncul dari anggota dewan.

Padahal, diperlukan cara-cara revolusioner untuk membangun citra DPR yang lebih bermartabat lagi. Tidak bisa hanya menggunakan cara-cara konvensional. Pembangunan citra yang lebih baik itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran dari dalam tubuh DPR sendiri.

Penggeledahan itulah cara KPK berterima kasih kepada DPR. KPK telah memberikan pelajaran sangat berharga kepada lembaga yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada dirinya.

Selasa, 29 April 2008 | 00:11 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (28/4), menggeledah ruang kerja Ketua Komisi IV, empat anggota Komisi IV, dan sebuah ruang Sekretariat Komisi IV DPR. Di ruangan Ketua Komisi IV DPR Ishartanto, KPK terpaksa membuka paksa karena kuncinya diganti dan Setjen DPR tak punya duplikatnya.

Pembukaan paksa disaksikan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR T Gayus Lumbuun dan Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebol tutup tripleks di atas pintu, lalu seorang penyidik ke atas, selanjutnya pintu ruang kerja Ishartanto bisa dibuka.

Gayus membenarkan Ishartanto mengganti kunci ruang kerjanya. Namun, pembukaan paksa itu seizin Ishartanto.

Kompas, yang berkali-kali mencoba, tidak berhasil menghubungi Ishartanto. Anggota Komisi IV yang ruangannya digeledah KPK juga tidak berhasil dihubungi.

Sekitar 30 penyidik KPK, dipimpin Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo, datang ke DPR pukul 11.15. Ketua KPK Antasari Azhar bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono.

Penyidik KPK menyebar ke enam ruangan yang diperiksa, yaitu ruangan Azwar Chesputra dan Syarfi Hutauruk (Fraksi Partai Golkar), ruang kerja Ishartanto (Fraksi Kebangkitan Bangsa), ruangan Al Amin Nur Nasution (Fraksi Persatuan Pembangunan), ruangan Sujud Siradjudin (Fraksi Partai Amanat Nasional), serta ruangan Sekretariat Komisi IV. Penggeledahan juga disaksikan Pelaksana Tugas Sekjen DPR Nining Indra Saleh.

Antasari menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan berdasarkan surat penetapan pengadilan bernomor 13/PEN-Pid/2008/PN Jakpus. ”Tidak tertutup kemungkinan bila ada ruangan yang diperlukan penyidik dan masih ada kaitan dengan perkara ini akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan,” jelasnya.

Gayus dan Soeripto menggelar jumpa pers, seusai penggeledahan oleh KPK, pukul 22.10. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 11.15. KPK menyita dokumen dan hard disk komputer dari enam ruangan yang diduga terkait dengan kasus pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan relevansi dengan dugaan penerimaan uang oleh Al Amin. Khusus di ruangan Al Amin, KPK juga memperoleh satu bundel bukti pengeluaran dana pada Agustus 2007.

”Pertama kali parlemen dimasuki penegak hukum. Ini membuktikan, DPR tidak menghambat penegak hukum mengusut anggota DPR,” kata Gayus.

Soeripto menjelaskan, dari ruangan Al Amin disita 17 jenis bukti, dari ruangan Ishartanto dan Sujud 9 jenis, dari ruangan Syarfi 3 jenis, dari ruangan Azwar 4 jenis, dan dari Sekretariat Komisi IV ada 28 jenis. Dari ruangan Sekretariat Komisi IV DPR, KPK membawa tiga kardus coklat berisi hasil rapat kerja, kaset, dan hard disk 9 unit, satu koper kuning, tiga koper hitam, dan empat laptop.

KPK juga menyita daftar nama anggota Komisi IV DPR yang masuk tim hutan lindung serta data elektronik jawaban pemerintah atas pertanyaan Komisi IV dalam masa sidang. ”KPK bekerja profesional karena mereka bisa menyelesaikan berita acara penyitaan setelah selesai menggeledah. Lagi pula, dari barang-barang yang disita ini menunjukkan keterkaitan untuk membuktikan kebenaran materiil,” kata Gayus.

Tak ada pembubaran

Antasari mengatakan, jika selama ini disebut ada konflik kepentingan antara DPR dan KPK, itu tak benar. Agung dalam jumpa pers membantah bahwa DPR menghalang-halangi KPK. DPR malah mendorong tugas KPK.

”Bola liar yang juga perlu dibantah adalah wacana pembubaran KPK. Itu tidak benar, DPR tidak punya rencana membubarkan KPK. Itu hanya pernyataan perorangan,” jelas Agung.

Agung membantah ada penggelapan barang bukti.

Penggiat antikorupsi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana, menuturkan, KPK kini mulai masuk dalam episentrum korupsi di Indonesia. Upaya KPK untuk mengusut korupsi di tubuh DPR haruslah didukung penuh.

DPR, tuturnya, tidak perlu jengah dengan hal itu, bahkan sebaliknya, harus mendukung upaya itu. Jika tidak, DPR dapat dituduh melakukan kejahatan legislasi.

Praperadilankan KPK

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, jika ada pihak yang merasa KPK, kejaksaan, atau kepolisian melampaui wewenangnya sehingga merasa dirugikan, proses praperadilan dapat ditempuh. Presiden minta dukungan penuh semua pihak atas upaya KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi yang penuh persoalan dan tantangan di negeri ini.

”Negara kita ini negara hukum. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum, ada peluang proses yang bisa dilakukan,” ujar Presiden seperti dikutip situs presidensby.info, Senin.

Dalam dukungannya untuk pemberantasan korupsi, Presiden berharap penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam memberi keterangan, Presiden disertai Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji

Anak-anak SDN Pulau Puhawang sibuk membersihkan lokasi penanaman bibit bakau di bagian hutan yang rusak di pesisir Pulau Puhawang, Kabupaten Punduh Pidada, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (20/4)

Kompas, Senin, 28 April 2008 | 02:20 WIB

Helena F Nababan

Minggu (20/4) jarum jam menunjukkan pukul 15.30. Matahari sore terasa lembut di kulit. Suasana tenang hutan pantai menyambut di Pulau Puhawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Namun, tak lama kemudian suasana tenang itu berubah sedikit ribut.

Sayup-sayup terdengar suara anak-anak bernyanyi. Setelah berjalan kaki sekitar 1 kilometer dari dermaga pesisir barat pulau menuju bagian kawasan hutan bakau tampak serombongan murid sekolah dasar sibuk menanam bibit bakau sambil bernyanyi di tanah berlumpur.

Syair lagu Di sini senang di sana senang yang sudah dikenal anak-anak Pramuka itu terdengar janggal di telinga. Anak-anak itu mengucapkan syair lagu itu menjadi di sini senang/ di sana senang/ di APL aku paling senang.

”APL itu singkatan dari anak peduli lingkungan,” kata Yulianti (29), guru SDN Puhawang, yang sore itu sibuk mengawasi dan berpartisipasi bersama 30 siswa kelas IV dan V menanam bibit bakau.

APL merupakan istilah untuk menyebut kelompok siswa SDN Pulau Puhawang yang dilatih menyukai alam dan melestarikan hutan bakau di kawasan pesisir. Sama seperti mahasiswa pencinta alam yang memiliki nama mapala, anak-anak SDN Pulau Puhawang memilih nama APL untuk memperkuat kegiatan mereka.

Saat didirikan tahun 2007, APL terdiri atas 90-an anak siswa kelas IV, V, dan VI SDN Pulau Puhawang. Anak-anak itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, terdiri atas empat sampai lima anak.

Apri Sanjaya (12), murid kelas VI SDN Pulau Puhawang, menuturkan, ia dan teman-teman satu kelompok mendapat tugas menanam bibit bakau di areal hutan yang rusak. Setiap dua minggu sekali, ia dan teman-teman satu kelompok datang ke lokasi penanaman bibit.

”Setelah menanam bibit, kami mesti mengawasi bibit itu. Kalau hilang terbawa gelombang laut, kami harus menanam kembali bibit bakau di tempat yang sama,” tuturnya.

Selain mengawasi bibit, anak-anak juga diberi tugas mencatat pertumbuhan tanaman bakau. Mereka mesti membuat laporan perkembangan dan pertumbuhan bibit bakau yang mereka tanam. Laporan mengenai perkembangan dan pertumbuhan bibit bakau yang berisi pertambahan lebar daun, tinggi batang, hingga jumlah daun, kemudian dilaporkan kepada Ibu Guru Yulianti yang biasa dipanggil Ibu Iyung.

”Awalnya, saya tidak suka di hutan bakau. Ini kan tempat nyamuk,” kata Jumantara (13), siswa kelas V SDN Pulau Puhawang.

Demi melihat keengganan anak-anak didiknya, Iyung memotivasi dengan penjelasan sederhana. ”Kalau kita tidak menanami kembali bakau-bakau yang rusak, nyamuk akan pindah ke rumah kita. Kita akan sakit karena nyamuk-nyamuk itu. Itu sebabnya kita mesti menanami lagi bakau-bakau yang rusak supaya nyamuk tidak pindah ke rumah kita,” jelas Iyung.

Penjelasan sederhana itu rupanya memotivasi anak-anak SD Pulau Puhawang. Mereka bahkan terlihat menikmati hari minggu yang habis untuk menyelamatkan pesisir. ”Sekarang saya selalu ingin hari Minggu cepat datang supaya saya bisa melihat bibit bakau yang saya tanam,” kata Jumantara.

Mengajak orangtua

Kegiatan anak-anak APL tidak hanya menanam bibit bakau, mengawasi, atau menjaga pertumbuhan bibit. Mereka juga diajak mengumpulkan sampah- sampah plastik yang berserakan di pantai karena dibawa gelombang atau dibuang sembarangan oleh warga desa. Sampah plastik kemudian dikeringkan sebelum dibakar.

Tindakan mengumpulkan sampah plastik itu pun lama kelamaan menjadi kebiasaan. Anak yang melihat sampah berceceran akan mengambil dan membuangnya di tempat sampah.

Tindakan sederhana semacam itu rupanya mendorong anak- anak itu untuk memberi tahu orangtua mereka. Anak-anak yang sudah belajar menjaga kebersihan lingkungan itu dengan spontan memberi tahu kedua orangtuanya untuk tidak asal membuang sampah di laut. Anak-anak juga spontan memberi tahu orangtua mereka untuk tidak merusak hutan bakau.

”Meski perubahannya lambat, tindakan-tindakan itu spontan membuat saya bergembira. Berbeda dengan saat saya datang tahun 1998, lingkungan pantai sekarang agak terjaga, sementara kerusakan hutan bakau oleh warga desa jauh berkurang,” kata Iyung.

Bertutur tentang Pulau Puhawang dan APL membuat Iyung kembali ke tahun 1998. Tahun 1998 merupakan tahun saat ia pertama kali tiba di pulau yang memiliki luas 1.020 hektar dan terletak di Teluk Lampung yang termasuk Kabupaten Pesawaran atau pemekaran Lampung Selatan itu.

Saat ia datang, pulau yang sejatinya memiliki keindahan alami berupa pantai pasir putih yang cukup panjang dan potensi kerapu yang luar biasa itu sangat kotor. Masyarakat desa seenaknya membuang sampah di laut dan berperilaku hidup tidak sehat. Perilaku hidup tidak sehat itu masih terlihat dari 1998 hingga sekarang.

Mereka banyak yang membuang hajat sembarangan di pantai. ”WC di Puhawang panjang sekali sehingga pantai sangat kotor dan tidak sehat,” katanya.

Saat itu, untuk mengubah perilaku orangtua yang konservatif adalah hal yang mustahil. Satu-satunya jalan adalah melalui pendidikan yang benar kepada anak-anak pulau. Dengan cara demikian, Iyung memiliki harapan, anak-anak itu ke depan akan memiliki cara hidup yang benar dan perilaku sehat yang tepat. ”Tidak seperti orangtua mereka yang susah sekali diajak berubah,” katanya.

Upaya Iyung mendapat sambutan baik. Lembaga pendampingan masyarakat (LSM) Mitra Bentala membantu upaya tersebut. Bersama Iyung, program APL disusun secara serius. Aneka kegiatan yang diperkirakan menjadi aneka pembelajaran secara santai namun mendidik digarap.

Supriyanto, aktivis Mitra Bentala, mengatakan bahwa APL awalnya hanya merupakan kegiatan sampingan bagi anak-anak SDN Pulau Puhawang sejak 2003. Setelah Mitra Bentala terlibat lebih jauh, kegiatan peduli lingkungan berupa penyelamatan bakau dan pesisir menjadi kegiatan ekstra kurikuler sekolah sejak 2007.

Maka, menanam bibit bakau yang dilanjutkan dengan mengawasi dan memelihara bibit bakau merupakan kegiatan mendidik anak-anak bertanggung jawab. Penyusunan laporan secara deskripsi merupakan upaya mendidik anak-anak untuk disiplin. Demikian juga kegiatan mengumpulkan sampah di pantai merupakan upaya mendidik anak-anak menghargai miliknya. ”Mereka dididik untuk merasa memiliki sehingga menghargai tempat mereka tinggal,” kata Iyung.

Tidak mengherankan apabila dalam acara peluncuran Coastal, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pantai melalui konservasi pantai terpadu anak-anak APL tergerak mendedikasikan gerakan mereka. Anak-anak itu berjanji untuk terus menjaga lingkungan mereka.

”Kami berjanji akan selalu bersahabat dengan alam. Berjanji tidak akan merusak alam tempat kami bermain. Berjanji untuk selalu menjaga alam hingga kami dewasa nanti,” ucap Apri Sanjaya, mewakili teman-temannya di hadapan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan tamu- tamu undangan yang menghadiri peluncuran Coastal, Senin (21/4). Lebih jauh Senior Program Manager for Field Heifer International Indonesia Budi Rahardjo mengatakan, kegiatan APL secara langsung akan berdampak panjang. Keterlibatan anak-anak itu secara langsung merupakan tindakan mengajak anak-anak menyelamatkan tanah dan pulau yang akan mereka warisi.

Selain itu, tanpa disadari anak-anak itu, upaya peduli lingkungan merupakan upaya menyiapkan masa depan mereka sendiri. ”Upaya penyelamatan pulau sejak dini demikian akan memberi keuntungan bagi mereka di masa mendatang,” kata Budi

Tepatlah apa yang digambarkan anggota DPR dari FKB Mahfud MD, jika DPR menyetujui pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tamat sudah riwayat pemberantasan korupsi di negeri ini. Ada apa dengan KPK? Pertanyaan itu mestinya sudah terjawab oleh berbagai penilaian tentang lembaga tersebut, sejauh ini.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang secara alamiah masih melekat, KPK telah menebarkan ketakutan lewat langkah-langkahnya yang tak kenal kompromi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ketakutan itulah yang rupanya menjadi pangkal beragam penilaian untuk menggiring ke wacana pembubaran.

Polemik berupa penilaian-penilaian yang memojokkan KPK kita lihat sebagai pertarungan politik, dan sekali lagi pangkalnya adalah rasa takut terhadap kiprah lembaga tersebut — yang melewati kredibilitas badan-badan reguler penegakan hukum. Kita merasakan stigmatisasi secara gencar bahwa KPK belum efektif dan melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi, juga tidak berani merambah instansi penting seperti Istana Negara, Mabes TNI/ Polri, dan lingkaran keluarga Cendana. Sebanyak 160.000 laporan masyarakat masuk, 16.000 bisa ditindaklanjuti, dan dalam setahun baru bisa diproses sampai tuntas 25 perkara.

Sinyalemen Mahfud tentang wacana pembubaran KPK yang sudah merambah gedung DPR sangatlah mencemaskan. Argumentasinya, bukankah seluruh produk hukum hakikatnya adalah produk pertarungan politik? Siapa atau kelompok mana yang memenangi pertarungan akan mempunyai kesempatan melahirkan produk hukum. Selama ini KPK merupakan harapan utama untuk memuarakan penanganan kasus korupsi yang kurang tersokong oleh “tenaga” badan peradilan reguler. Apa jadinya kalau eksistensinya malah digerogoti lewat pressure opini, lalu digiring ke ranah politik dengan wacana pembubaran melalui pintu masuk legislatif?

Kita tetap memandang sangat penting keberadaan KPK dengan segala kekurangannya daripada semua proses penegakan hukum kejahatan korupsi di-cover oleh badan peradilan reguler. Sifat keluarbiasaan korupsi memerlukan penanganan yang juga extra ordinary, dengan orang-orang pilihan, karena kita menghadapi tuntutan bukan saja tindakan represif atas ribuan perkara yang sudah terjadi, tetapi juga tindakan preventif yang dibangun melalui proses dan produk hukum peradilan korupsi. Vonis yang memberi pelajaran dan terapi, itulah hakikat sikap preventif yang sekaligus mendorong membangun budaya antikorupsi.

Betapa ironis. Atas nama kelancaran proyek-proyek pembangunan banyak intervensi elite kekuasaan untuk membangun opini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi justru menjadi penghambat. Pembangunan budaya antikorupsi pun seolah-olah berhadapan dengan rongrongan politis para elite yang seharusnya memperkuat keberadaan KPK. Tentu sangat memprihatinkan kalau pintu masuk yang mestinya menjadi supporting point malah menjadi legitimasi penggembosan. Pemberantasan korupsi membutuhkan kehendak politik yang kuat. Harus digarisbawahi, kehendak rakyat itu mestinya terepresentasikan di gedung DPR!

Pintu masuk itu sangat mungkin akan selalu terganggu oleh kepentingan-kepentingan yang bermain di DPR. Kita pahami, banyak kader partai politik yang terjerat kasus dugaan korupsi, tetapi ketika kepentingan parpol mewarnai wacana dan apalagi memengaruhi proses-proses legislasi yang menghasilkan produk hukum, dapatlah kita bayangkan apa yang akan terkorbankan. Keberadaan KPK mesti dipertahankan, bahkan mutlak harus diperkuat. Ketakutan yang ditebarkan, dan harapan besar masyarakat terhadap KPK membuktikan eksistensi lembaga ini sudah sangat dirasakan untuk menembus kebuntuan dan kebekuan penegakan hukum.

Source: tajuk Rencana – Rakyat Merdeka