Hipmala ku sayang….

Maret 4, 2008

Poskolonialisme dan Agama*

Filed under: Opini — hipmala @ 6:48 am
Tags:

Achmad Jaka Mirdinata

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, aktivis HMI Yogyakarta dan Hipmala Yogyakarta

Beberapa tahun terakhir ini, perbincangan mengenai istilah berawalan post (pasca), seperti postkolonialisme, postmodernisme, dan poststrukturalisme sering meramaikan jagat intelektual di Indonesia. Popularitas teori yang berawalan “pasca”, khususnya pascakolonial dan postmodernisme itu tidak dapat dipisahkan dari jasa Edward W. Said (alm.), intelektual Amerika kelahiran Palestina, melalui bukunya Orientalisme (1994).

Said menunjukkan kepada kita bagaimana penjajahan politik dan ekonomi orang-orang Eropa, khususnya di Timur Tengah dan Asia, disertai penjajahan kultural berupa representasi sekaligus pendefinisian dunia Timur sebagai “sang lain” dari kebudayaan dan masyarakat penjajah. Pendefinisian ini merupakan konstruksi untuk memperkuat citra orang Barat sebagai pelopor peradaban dunia, sedangkan orang Timur sebagai “sang primitif”.

Pendefinisian itu tidak dipahami sebagai sebuah perbedaan netral, tapi mengandung nilai-nilai yang bersifat hierarkis, dan vertikal. Dengan konstruksi stereotip orang Timur seperti inilah, kemudian dipakai sebagai pembenaran kolonialisme dan imperialisme Barat atas Timur.

Wacana kolonial adalah senjata utama penjajah untuk tetap membuat bangsa terjajah tunduk dalam kekuasaan mereka. Proses ini umumnya disebut sebagai penjajahan pikiran (colonising the mind). Penjajahan pada tataran pikiran inilah yang tidak mudah dilawan. Sekalipun penjajah telah lama hengkang, penjajahan pikiran itu terus berlangsung, bahkan sampai sekarang.

Problem kemiskinan, kebodohan, dan penindasan makin nyata saat masyarakat kebanyakan dalam keadaan kekurangan, kesulitan mendapat akses pada sumber-sumber yang mampu mengangkat kemiskinan pada kesejahteraan. Tambahan lagi, jika terjadi proses pemiskinan struktural seperti terjadi sepanjang rezim otoriter di bawah Orde Baru.

Kemiskinan struktural amat jelas, akibat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di setiap wilayah kehidupan yang merupakan bagian dari penjajahan pikiran oleh pihak Barat yang membudaya di negara Indonesia.

Akibat proses pemiskinan struktural, kebodohan merajalela. Masyarakat miskin tidak mampu mendapat pendidikan yang layak. Sumber-sumber ekonomi ditutup sebuah sistem yang tidak adil.

Pendidikan hanya menjadi konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Rakyat miskin harus rela menerima keadaan tanpa diperbolehkan protes. Protes atas kebijakan negara sama artinya dengan menyerahkan diri pada harimau yang siap menerkam, maka matilah dia.

Setelah proses pemiskinan struktural terjadi sistematis, maka penindasan menjadi bagian tak terpisahkan dari rakyat miskin dan bodoh. Rakyat miskin dan bodoh tak lebih sebagai bahan penindasan, baik struktural maupun kultural. Protes menjadi barang langka karena saat menghadapi penindasan, rakyat miskin dan bodoh tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perlawanan pasti kalah, bahkan akan makin menindas karena di sana tidak ada pembelaan.

Neokolonialisme dan neo-imperialisme mengakar di negeri ini dan dari sana amat jelas bagaimana kemiskinan, kebodohan, dan penindasan merupakan tiga serangkai gugatan atas agama. Agama hanya akan mendapat tempatnya kembali ketika mampu meresponsnya dengan saksama.

Boleh dikata ini sebagai respon atas kegagalan pemahaman keagamaan yang berkembang. Tawaran ini tanpa pretensi menjadi alternatif terbaik, tetapi paling tidak menjadikan agama sebagai “berhala baru” yang tidak mampu berpihak pada rakyat kebanyakan.

Apa yang terjadi sebenarnya sebagai akibat kesalahan “penjelasan” (jika boleh dikatakan demikian) atas agama. Sebab itu, agama kini dan seterusnya harus dijelaskan, sehingga mampu merespons positif atas problem-problem kemanusiaan yang muncul di tengah masyarakat.

Tanpa penjelasan memadai, agama akan terus berputar dalam kesalahan yang sama, yakni “membela Tuhan” dalam sejarah, bukan membela manusia sebagai makhluk beragama. Pemahaman agama merupakan problem yang ada pada tiap orang beragama,karena untuk memperoleh penjelasan tentang agama yang bersifat “objektif” merupakan kesulitan terbesar yang bisa dilakukan.

Atas kesulitan ini, yang terjadi adalah adanya perpecahan dan permusuhan pada level doktrin, bukan substansi masalah. Agama berakhir pada simbol artifisial, bukan pada visi dan misi universal. Dengan ini berhasilah pihak Barat menyusupkan doktrinnya yang membudaya tanpa kita sadari.

Lebih lanjut dalam konteks keagamaan, agaknya para penganut agama khususnya para ulama dan cendekiawan agama dituntut tidak bersikap apriori terhadap fenomena postmodernisme, postkolonialisme, dan poststrukturalisme karena memang demikianlah perkembangan realitas historis yang harus dihadapi umat manusia saat ini.

Dengan memahami alur pemikiran dari postmodernisme, postkolonialisme, dan poststrukturalisme akan menyadarkan kita terhadap pentingnya keberagamaan, mengembalikan spiritual yang tercecer dari dunia modern untuk mengembangkan pandangan yang adil dan objektif terhadap fenomena-fenomena sosial itu dengan menganalisis kekuatan dan kelemahannya. Sehingga, dampak negatifnya terhadap keberadaan agama-agama yang terkontaminasi arus globalisasi dengan segala implikasinya dapat dihindari seminimal mungkin, bahkan dapat memperluas cakrawala dan wawasan para penganut agama-agama.

Dengan memahami liku-liku pemikiran fenomena-fenomena tersebut, diharapkan persoalan pelik yang menyangkut hubungan ke-Indonesia-an, antarkebudayaan, peradaban, dan keagamaan, dapat dipahami secara dialogis-inklusif, bukan dengan strategi pembenturan peradaban. Menghadapi hal tersebut, kaum muslim dapat merespons beragam tantangan kontemporer tanpa harus mengingkari identitas diri mereka.

Berbekal sumber-sumber Islam, kaum muslim dapat menjalani epos kemodernan dengan mempersiapkan tatanan sosial, politik, dan ekonomi, yang senantiasa terkait dengan nilai-nilai etis, tujuan dan cita rasa spiritualitasnya dalam membangun negeri ini. Namun, modernitas perlu dibedakan dari ideologi modernisme karena yang terakhir ini, pada hakikatnya, tidak mengakui realitas pluralisme peradaban, agama atau kebudayaan. Bukan modernitas yang harus ditolak, tapi paham modernisme itulah yang gagal memahami eksistensi kaum muslim.

*Tulisan ini sudah terbit di Lampung Post Sabtu, 24 Juni 2006

1 Komentar »

  1. keragaman dan keberagamaan seseorang harus lah dapat terlihat jelas dari masing2nya jangan sampai ia tipis hinga salah satunya harus menjadi tumbal, ada baik nya jika berjalan seimbang. beragam bukan berarti tak beragama begitupun sebaliknya beragama tapi tak mengambil ibroh dari keragaman.

    Komentar oleh saliwa becakap — Juni 30, 2008 @ 7:16 pm | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: