Hipmala ku sayang….

Maret 10, 2008

Daerah Otonomi:DPD Dorong Pemekaran Pringsewu

Filed under: Tak Berkategori — hipmala @ 12:28 am
Tags:

JAKARTA (Lampost): Setelah menyepakati untuk moratorium pemekaran daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih merekomendasikan 13 Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Kabupaten dan Kota ditindaklanjuti DPR dan pemerintah. Salah satunya kabupaten Pringsewu di Lampung.

Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna DPD setelah Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD Marhany V.P. Pua membacakan hasil sidang pleno PAH I mengenai pemekaran 13 daerah baru setingkat kabupaten dan kota di Jakarta, Kamis (6-3).

Padahal, rapat konsultasi DPD dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Januari 2008 menyepakati melakukan jeda pemekaran. Dalam rapat paripurna tersebut, DPD meminta pembahasan 13 RUU Pemekaran Wilayah dilanjutkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah.

Daerah-daerah baru itu adalah Kota Berastagi, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli (Sumatera Utara), Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji (Lampung), Kota Tangerang Selatan (Banten), Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai (Papua), dan Kabupaten Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur).

Sebelumnya, pada rapat paripurna 6 Desember 2007, DPD menyetujui pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Pringsewu (Lampung) dan pembentukan Provinsi Tapanuli.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6-3), Gubernur Lemhannas, Muladi berharap pemekaran daerah di masa-masa mendatang benar-benar dilaksanakan selektif. “Penghentian sementara pemekaran perlu dipertimbangkan,” kata Muladi.

Menurut Muladi, pemekaran daerah membawa konsekuensi terhadap beban keuangan negara dan daerah. “Kini, dana alokasi umum (DAU) yang disediakan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mencapai 30% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Muladi.

Ia menjelaskan pemerintah harus serius melakukan moratorium pemekaran dan disusul dengan langkah-langkah evaluasi yang melibatkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), DPR, dan DPD.

Hal itu untuk menganalisis teknis kelayakan dan penilaian akhir yang disusul supervisi oleh pemerintah pusat. Apalagi, lanjutnya, berdasar pada evaluasi yang dilakukan Departemen Dalam Negeri, pemekaran yang berlangsung selama ini tidak memberi peningkatan signifikan terhadap masyarakat.

“Depdagri telah mengevaluasi 148 daerah otonom baru dan 101 daerah otonom induk. Berdasar pada hasil evaluasi tersebut, diperoleh gambaran pembentukan daerah otonomi baru belum berdampak signifikan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah,” jelas Muladi. n U-2 Source : Lampung Post

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: