Hipmala ku sayang….

Maret 25, 2008

CITRA KEPOLISIAN “ DIBAYAR DENGAN UPETI”

Filed under: Tak Berkategori — hipmala @ 8:18 am
Tags:
Oleh : Tommy Apriando*

Tomi             Bila kita lihat kembali serentetan peristiwa yang menimpa Bangsa Indonesia,yang mana harus kita pikirkan adalah, masyarakat kita yang hanya bisa menuding siapakah yang salah dan siapkah yang bertanggung jawab,tak sedikit dari mereka yang menyatakan, pemerintahlah yang salah. Bila kita kilas balik peristiwa tersebut, mulai dari semburan “Lumpur lapindo”, kemudian diikuti banjir di ibukota Negara “Jakarta”, tanah longsor di wilayah jawa tengah “tawamangu”, tragedy pesawat Adam Air, dan yang terakhir penembakan wakapolwiltabes Semarang oleh anggotanya sendiri dan sebagainya. Kalau kita amati secara seksama penanganan baik preventif maupun penanggulangan setelah kejadian pun dinilai kurang dan jauh dari harapan masyarakat. Dan pemerintah kita seakan – akan tidak siap menghadapi peristiwa – peristiwa tersebut diatas.

Walaupun hal ini tidak selalu ingin memojokkan suatu pemerintahan yang tidak berjalan. Namun, hal ini menjadi renungan buat kita semua, ada apa dan kenapa pemerintah ini tidak siap menghadapi peristiwa – peristiwa yang terjadi?apa ada salah dari aturan yang telah dibentuk pemerintah kita ini? Atau pihak – pihak yang melaksanakan aturan inilah yang mejadi keladi? Atau pembentuk aturan ini? Hal ini menjadi pertanyaan – pertanyaan yang terlintas dalam pribadi bangsa ini.

Pemerintah Indonesia ini dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu dalam penegakkan aturan selalu “memplem” (baca : payah), sebenarnya tidak sedikit aturan – aturan yang dicetuskan pemerintah kita ini baik, namun kembali lagi pada tataran pelaksanaan,yang menjadi semerawut tak karuhan bentuknya. Bercermin pada kasus terakhir dan terkait juga kasus sebelumnya, yaitu kasus penembakan Wakapolwiltabes Semarang oleh bawahannya disinyalir latar belakang penembakan tersebut terkait mutasi yang akan diterima penembak yang notabene adalah bawahan dari korban penembakan tersebut.

Kalau kita amati, setelah kejadian tersebut para penegak dan pelaksana aturan pada kebakaran jenggot dan segala sikap dan kebijakan yang sudah diamanahkan aturan itu segera ditindaklanjuti secara lebih garang lagi dibandingkan sebelum kejadian. Model demikian tidak sedikit beda dengan penanganan bencana dan peristiwa lain yang menimpa di negeri kesatuan ini. Dalam peristiwa ini, para pihak jajaran kepolisian kalang kabut dan segera mengadakan tes psikologi bagi anggota polisi yang membawa pistol/senjata api. Mengingat sudah sekitar 8 kali kejadian yang sama dalam kurun waktu 2 tahun ini. Maka, kebijakan ini dirasakan terlambat dan sudah aus/kalau boleh pinjam istilah dalam hukum perdata yaitu kebijakan yang diambil sudah kadaluarsa, kenapa aturan yang ada tidak dilaksanakan sebelum peristiwa penembakan itu terjadi. Bagaiaman recruitmen selama ini, apakah terpatok masalah “siapa dan berapa”. Seharusnya, amanah aturan yang telah ada dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak harus dan wajib menunggu kejadian. Sehingga ini dapat kita simpulkan pelaksanaan atau implikasi aturan-aturan/ peraturan-peraturan di Negara republik ini hanya hangat tahi ayam dan musiman saja. Bagaikan musim buah, ya kalau baru musim durian baru diburu. Jadi kalau diamati peraturan yang didalamnya juga termuat sanksi,maka sanksi ini akan dilaksanakan bila baru kejadian/ ada peristiwa heboh dan beda dengan yang lain,dan setelah dari peristiwa tersebut, maka akan kembali lagi seperti semula tanpa mempertahankan pelaksanaan aturan ini secara murni dan konsekuen. Inilah sebenarnya yang menjadi biang keladi, kurang displinya penegak aturan ini (human error), sehingga mengakibatkan atau berimbas pada kerugian di pihak lainnya.

Sehingga disinyalir ada beberapa dugaan dalam sistem recruitmen di jajaran kepolisian, hal ini dikaitkan telah beberapa kejadian yang bentuk dan modusnya sama. Apabila rekruitmen benar tanpa melihat “siapa dan berapa” maka orang tersebut akan siap direlokasikan atau dimutasikan diseluruh wilayah Indonesia ini. Mengingat kerja kepolisian adalah penganyom bagi masyarakat. Hal ini dapat dilogiskan bila orang yang masuk instansi kepolisian dengan membayar “upeti”, maka dipastikan kerjanya nantinya juga akan berupaya untuk bagaiamana modal kembali bahkan lebih. Sehingga pejabat disinyalir berkeinginan menempati tempat yang dapat mendukung niat tersebut dengan jalan berupaya memilih tempat yang “basah”. Jadi orang yang dipindah/dimutasi ketempat yang kering, maka dirinya berontak dikarenakan modalnya dinilai belum kembali, sehingga orang tersebut (oknum) menghalalkan segala cara untuk mempertahankan bahkan ada juga disinyalir bila oknum tadi dimutasi kedaerah lain, maka ia akan menggunakan kewenagan itu berlebihan dan cenderung sewenang-wenang guna untuk menciptakan daerah basah baru.

Oleh karenanya, kejadian yang akhir-akhir ini mencuat yaitu penembakan Wakapolwiltabes Semarang, pantas direnungkan. Cukup besar penyebab hal itu adalah sistem rekruitmennya yang baik dan jujur, sehingga aturan rekruitmen yang sudah baik maka harus dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya,dengan penuh kejujuran pula. Sehingga orang yang masuk dalam institusi ini benar-benar murni untuk melaksanakan pengayoman terhadap masyarakat bukan lagi berpikir bagaimana modal yang pernah dikeluarkan untuk upeti dapat kembali bahkan lebih. Bila aturan yang ada masih ada suatu kejanggalan atau kerancuan, maka perlulah perubahan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Karena hal ini akan mempengaruhi citra instansi kepolisian itu sendiri pada khusunya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Maka perlulah para jajaran pemerintah/ penegak hukum intropeksi diri dan berpikirlah untuk rakyat bukan berfikir bagaimana dapurnya sendiri agar tidak terguling serta disiplin melaksanakan aturan yang telah dibentuk, yang tidak bertentangan dengan hati nurani masyarakat luas secara murni tanpa melihat siapa dan berapa dan konsekuen, dapat dipertanggungjawabkan.Laksanakan aturan sebagaimana mestinya. Inilah sebenarnya solusi yang harus dilakukan untuk mencegah bukan mengobati peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga mulai sekaranglah aturan yang ada dilaksanakan sebagaimana mestinya sepanjang waktu bukan aturan dilaksanakan bila ada kejadian yang booming.

* Mahasiswa Fak. Hukum UII

2 Komentar »

  1. He he he, masa sih.

    Komentar oleh WID — Maret 26, 2008 @ 3:17 pm | Balas

  2. itulah di INDONESIA…
    salam dari: http://simpanglima.wordpress.com/

    Komentar oleh isdiyanto — Maret 28, 2008 @ 2:04 am | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: