Hipmala ku sayang….

Maret 25, 2008

Pemerintah Tolak Pemekaran Pringsewu-Mesuji-Tuba Barat

Filed under: Tak Berkategori — hipmala @ 8:33 am
Tags:

JAKARTA (Lampost): Pemekaran kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat bersama 12 daerah otonom lain diputuskan setelah Pemilu 2009.

Pemerintah menolak usul inisiatif DPR tentang pemekaran 15 daerah otonom baru karena bisa mengganggu proses persiapan pemilu.

Satu dari 15 daerah otonom itu provinsi Tapanuli, 11 lain adalah kabupaten Nias Utara, Nias Barat, kota Gunungsitoli, dan kota Brastagi di Provinsi Sumut; kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; kabupaten Sabu Raijua di NTT. Kemudian, kabupaten Morotai di Maluku Utara, kabupaten Maibrat dan Tambrauw di Papua Barat, kabupaten Intan Jaya dan Deiyai di Provinsi Papua.

Penolakan pemerintah disampaikan Mendagri Mardiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (24-3). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan dari F-PD itu mengagendakan mendengar pandangan dan pendapat pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang usul inisiatif DPR mengenai pemekaran 15 daerah.

Namun, Mendagri meminta Komisi II fokus membahas 12 RUU pemekaran yang sudah diusulkan sebelumnya. “Agar tidak mengganggu persiapan pemilu.”

Terhadap 12 RUU pemekaran itu, kata Mendagri, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengklarifikasi persyaratan administrasi, observasi lapangan, dan kajian teknis agar pemekaran benar-benar berorientasi peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah.

Menurut Mendagri, proses pemekaran dilakukan secara bertahap berdasar pada prioritas dan mengacu pada PP No. 78/2007. Hasil kajian pemerintah terhadap 48 daerah pemekaran, lanjutnya, terkesan pemekaran yang terjadi selama ini terlalu dipaksakan untuk kepentingan tertentu. “Belum ada jaminan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.”

Sikap DPD

Anggota DPD asal daerah pemilihan Lampung Hariyanti Syafrin menyatakan penolakan itu belum final. “Kami ingin pemekaran 14 kabupaten/kota dan satu provinsi disahkan sebelum pemilu. Usulan DPD sudah diterima DPR dan pemerintah. Selanjutnya akan dibahas lagi untuk keputusan akhir.”

Penolakan pemerintah dinilai tidak beralasan karena persyaratan administrasi, observasi lapangan, dan kajian teknis sudah beres.

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari F-PAN Sayuti Asyatri. Menurut dia, posisi pemerintah dalam urusan pemekaran lebih menentukan karena memiliki tugas mengevaluasi pemekaran yang sudah ada, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. n n */U-1

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: