Hipmala ku sayang….

April 29, 2008

Ruang Ketua Komisi IV Dijebol :Tidak Hanya Ruang Al Amin yang Digeledah KPK

Filed under: Politik — hipmala @ 7:24 am
Tags:

Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disaksikan petugas dari DPR menggeledah ruang anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4). Penggeledahan dilakukan setelah dua pekan lebih tertangkapnya Al Amin, yang terkait kasus dugaan suap.

Selasa, 29 April 2008 | 00:11 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (28/4), menggeledah ruang kerja Ketua Komisi IV, empat anggota Komisi IV, dan sebuah ruang Sekretariat Komisi IV DPR. Di ruangan Ketua Komisi IV DPR Ishartanto, KPK terpaksa membuka paksa karena kuncinya diganti dan Setjen DPR tak punya duplikatnya.

Pembukaan paksa disaksikan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR T Gayus Lumbuun dan Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebol tutup tripleks di atas pintu, lalu seorang penyidik ke atas, selanjutnya pintu ruang kerja Ishartanto bisa dibuka.

Gayus membenarkan Ishartanto mengganti kunci ruang kerjanya. Namun, pembukaan paksa itu seizin Ishartanto.

Kompas, yang berkali-kali mencoba, tidak berhasil menghubungi Ishartanto. Anggota Komisi IV yang ruangannya digeledah KPK juga tidak berhasil dihubungi.

Sekitar 30 penyidik KPK, dipimpin Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo, datang ke DPR pukul 11.15. Ketua KPK Antasari Azhar bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono.

Penyidik KPK menyebar ke enam ruangan yang diperiksa, yaitu ruangan Azwar Chesputra dan Syarfi Hutauruk (Fraksi Partai Golkar), ruang kerja Ishartanto (Fraksi Kebangkitan Bangsa), ruangan Al Amin Nur Nasution (Fraksi Persatuan Pembangunan), ruangan Sujud Siradjudin (Fraksi Partai Amanat Nasional), serta ruangan Sekretariat Komisi IV. Penggeledahan juga disaksikan Pelaksana Tugas Sekjen DPR Nining Indra Saleh.

Antasari menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan berdasarkan surat penetapan pengadilan bernomor 13/PEN-Pid/2008/PN Jakpus. ”Tidak tertutup kemungkinan bila ada ruangan yang diperlukan penyidik dan masih ada kaitan dengan perkara ini akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan,” jelasnya.

Gayus dan Soeripto menggelar jumpa pers, seusai penggeledahan oleh KPK, pukul 22.10. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 11.15. KPK menyita dokumen dan hard disk komputer dari enam ruangan yang diduga terkait dengan kasus pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan relevansi dengan dugaan penerimaan uang oleh Al Amin. Khusus di ruangan Al Amin, KPK juga memperoleh satu bundel bukti pengeluaran dana pada Agustus 2007.

”Pertama kali parlemen dimasuki penegak hukum. Ini membuktikan, DPR tidak menghambat penegak hukum mengusut anggota DPR,” kata Gayus.

Soeripto menjelaskan, dari ruangan Al Amin disita 17 jenis bukti, dari ruangan Ishartanto dan Sujud 9 jenis, dari ruangan Syarfi 3 jenis, dari ruangan Azwar 4 jenis, dan dari Sekretariat Komisi IV ada 28 jenis. Dari ruangan Sekretariat Komisi IV DPR, KPK membawa tiga kardus coklat berisi hasil rapat kerja, kaset, dan hard disk 9 unit, satu koper kuning, tiga koper hitam, dan empat laptop.

KPK juga menyita daftar nama anggota Komisi IV DPR yang masuk tim hutan lindung serta data elektronik jawaban pemerintah atas pertanyaan Komisi IV dalam masa sidang. ”KPK bekerja profesional karena mereka bisa menyelesaikan berita acara penyitaan setelah selesai menggeledah. Lagi pula, dari barang-barang yang disita ini menunjukkan keterkaitan untuk membuktikan kebenaran materiil,” kata Gayus.

Tak ada pembubaran

Antasari mengatakan, jika selama ini disebut ada konflik kepentingan antara DPR dan KPK, itu tak benar. Agung dalam jumpa pers membantah bahwa DPR menghalang-halangi KPK. DPR malah mendorong tugas KPK.

”Bola liar yang juga perlu dibantah adalah wacana pembubaran KPK. Itu tidak benar, DPR tidak punya rencana membubarkan KPK. Itu hanya pernyataan perorangan,” jelas Agung.

Agung membantah ada penggelapan barang bukti.

Penggiat antikorupsi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Denny Indrayana, menuturkan, KPK kini mulai masuk dalam episentrum korupsi di Indonesia. Upaya KPK untuk mengusut korupsi di tubuh DPR haruslah didukung penuh.

DPR, tuturnya, tidak perlu jengah dengan hal itu, bahkan sebaliknya, harus mendukung upaya itu. Jika tidak, DPR dapat dituduh melakukan kejahatan legislasi.

Praperadilankan KPK

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, jika ada pihak yang merasa KPK, kejaksaan, atau kepolisian melampaui wewenangnya sehingga merasa dirugikan, proses praperadilan dapat ditempuh. Presiden minta dukungan penuh semua pihak atas upaya KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi yang penuh persoalan dan tantangan di negeri ini.

”Negara kita ini negara hukum. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum, ada peluang proses yang bisa dilakukan,” ujar Presiden seperti dikutip situs presidensby.info, Senin.

Dalam dukungannya untuk pemberantasan korupsi, Presiden berharap penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam memberi keterangan, Presiden disertai Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: