CITRA KEPOLISIAN “ DIBAYAR DENGAN UPETI”

Oleh : Tommy Apriando*

             Bila kita lihat kembali serentetan peristiwa yang menimpa Bangsa Indonesia,yang mana harus kita pikirkan adalah, masyarakat kita yang hanya bisa menuding siapakah yang salah dan siapkah yang bertanggung jawab,tak sedikit dari mereka yang menyatakan, pemerintahlah yang salah. Bila kita kilas balik peristiwa tersebut, mulai dari semburan “Lumpur lapindo”, kemudian diikuti banjir di ibukota Negara “Jakarta”, tanah longsor di wilayah jawa tengah “tawamangu”, tragedy pesawat Adam Air, dan yang terakhir penembakan

Politik Adu Kambing dalam Pilgub

Jauhari Zailani

Pengamat Politik, Dosen Universitas Bandar Lampung

Kesibukan Sjachroedin (Oedin) hari-hari ini tidak kepalang repotnya; pontang-panting sejak pagi hari hingga malam hari dari menggalang dukungan lembaga adat, pengajian, peresmian hingga pembukaan berbagai cara resmi dan tidak resmi. Maklum sang Gubernur, bisa menjadi multiwajah. Pagi hari sebagai gubernur kepala daerah, ia menyerahkan bantuan alat pertanian dan berdialog kepada perkumpulan petani se-Lampung.

Media Massa dan Pelembagaan Demokrasi (Indonesia)

Oleh : Arie Oktara

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM

Fatwa haram NU terhadap tayangan infotainment menjadi perdebatan banyak kalangan. Tayangan infotainment tersebut disebutkan oleh NU merupakan tayangan yang tidak pantas untuk ditayangkan karena bertendensi merusak akhlak bangsa karena substansi dari tayangannya yang tidak mendidik. Hal ini menarik untuk diperdebatkan. Tulisan ini merupakan sedikit paparan mengenai fungsi media massa dalam pelembagaan demokrasi khususnya di Indonesia dikaitkan dengan posisi infotainment yang notabene merupakan bagian dari media massa Indonesia.

Pemimpin yang paham Multikulturalisme Budaya

Oleh : Wahyu Hidayat

Aktivis HIPMALA Yogyakarta

Indonesia dari segi geografis terlihat luas sekali, seperti sepenggal lagu ” dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah indonesia”. dengan kondisi seperti itu wajar ketika disebut multikultur karena berbagai macam kultur, suku, bahasa, adat-istiadat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Poskolonialisme dan Agama*

Achmad Jaka Mirdinata

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, aktivis HMI Yogyakarta dan Hipmala Yogyakarta

Beberapa tahun terakhir ini, perbincangan mengenai istilah berawalan post (pasca), seperti postkolonialisme, postmodernisme, dan poststrukturalisme sering meramaikan jagat intelektual di Indonesia. Popularitas teori yang berawalan “pasca”, khususnya pascakolonial dan postmodernisme itu tidak dapat dipisahkan dari jasa Edward W. Said (alm.), intelektual Amerika kelahiran Palestina, melalui bukunya Orientalisme (1994).