Pembusukan Demokrasi

DEMOKRASI sebagai jalan yang sudah dipilih oleh bangsa ini memang belum berumur panjang. Praktis, jalan menuju demokrasi baru diretas sepuluh tahun lalu, saat era reformasi menggantikan rezim Orde Baru.

Namun, usia yang masih belia ternyata telah mampu mengubah wajah politik Tanah Air secara signifikan. Kebebasan berpikir dan berbicara telah melahirkan pers yang bebas. Kebebasan berserikat memunculkan partai-partai politik dengan beragam tawaran dan gagasan. Hasrat membuat partai begitu menggebu walaupun tanpa memedulikan bangunan partai yang kukuh.

Pelajaran Hukum untuk DPR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil menembus tembok arogansi pimpinan DPR. Kemarin, KPK menggeledah enam ruangan di Gedung DPR. Padahal, empat hari sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono tidak mengizinkan KPK menggeledah DPR dengan berbagai alasan, antara lain DPR sedang reses.

Penggeledahan itu dilakukan setelah KPK mengantongi izin dari ketua pengadilan sesuai dengan prosedur hukum acara. Prosedur itu sangatlah sederhana, seperti penggeledahan harus ada saksinya. Penggeledahan di DPR, kemarin, disaksikan Badan Kehormatan DPR dan Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Penolakan DPR untuk digeledah KPK hakikatnya adalah pengingkaran DPR atas hak konstitusionalnya. Sebab, menurut konstitusi, DPR bersama pemerintahlah yang menyusun undang-undang termasuk hukum acara tersebut. KPK hanya menjalankan tugas yang sudah diatur secara rinci oleh DPR bersama pemerintah dalam undang-undang.

Keberhasilan KPK menggeledah ruangan di DPR juga harus dilihat sebagai kemenangan hukum. Hukum yang tidak pernah mengenal diskriminasi status sosial kelembagaan. Sebelumnya KPK pernah menggeledah ruang kerja Ketua Mahkamah Agung dan Gubernur Bank Indonesia. Dengan demikian, KPK telah menjalankan perintah konstitusi, yaitu segala warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Penolakan DPR untuk digeledah KPK mestinya juga dilihat sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Karena itu, kesediaan DPR untuk digeledah, sekalipun kesadaran itu datangnya terlambat, tetap perlu diberi apresiasi.

Tentu, kita berharap, kesediaan itu bukan karena pimpinan DPR takut dengan ancaman hukuman badan paling lama 12 tahun kepada setiap orang yang dengan sengaja

Ruang Ketua Komisi IV Dijebol :Tidak Hanya Ruang Al Amin yang Digeledah KPK

Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disaksikan petugas dari DPR menggeledah ruang anggota DPR, Al Amin Nur Nasution, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4). Penggeledahan dilakukan setelah dua pekan lebih tertangkapnya Al Amin, yang terkait kasus dugaan suap.

Selasa, 29 April 2008 | 00:11 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (28/4), menggeledah ruang kerja Ketua Komisi IV, empat anggota Komisi IV, dan sebuah ruang Sekretariat Komisi IV DPR. Di ruangan Ketua Komisi IV DPR Ishartanto, KPK terpaksa membuka paksa karena kuncinya diganti dan Setjen DPR tak punya duplikatnya.

Pembukaan paksa disaksikan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR T Gayus Lumbuun dan Wakil Ketua Komisi III DPR Soeripto. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebol tutup tripleks di atas pintu, lalu seorang penyidik ke atas, selanjutnya pintu ruang kerja Ishartanto bisa dibuka.

Gayus membenarkan Ishartanto mengganti kunci ruang kerjanya. Namun, pembukaan paksa itu seizin Ishartanto.

Kompas, yang berkali-kali mencoba, tidak berhasil menghubungi Ishartanto. Anggota Komisi IV yang ruangannya digeledah KPK juga tidak berhasil dihubungi.

Sekitar 30 penyidik KPK, dipimpin Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo, datang ke DPR pukul 11.15. Ketua KPK Antasari Azhar bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono.

Penyidik KPK menyebar ke enam ruangan yang diperiksa, yaitu ruangan Azwar Chesputra dan Syarfi Hutauruk (Fraksi Partai Golkar), ruang kerja Ishartanto (Fraksi Kebangkitan Bangsa), ruangan Al Amin Nur Nasution (Fraksi Persatuan Pembangunan), ruangan Sujud Siradjudin (Fraksi Partai Amanat Nasional), serta ruangan Sekretariat Komisi IV. Penggeledahan juga disaksikan Pelaksana Tugas Sekjen DPR Nining Indra Saleh.

Antasari menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan berdasarkan surat penetapan pengadilan bernomor 13/PEN-Pid/2008/PN Jakpus. ”Tidak tertutup kemungkinan bila ada ruangan

Gus dur dan Cak Imin = Tua VS Muda

DUA KUBU PKB SUDAH AMBIL FORMULIR DI KPU; Demi Yenny, Cak Imin Selalu ‘Ngalah’

12/04/2008 11:45:15 JAKARTA (KR) – Muhaimin Iskandar membantah ada kekosongan kekuasaan (vacuum of power) di DPP PKB. Sebab ia masih menjadi ketua umumnya. Sebenarnya selama ini dirinya juga tidak lamban, hanya saja selalu mengalah kepada Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, untuk menghindari konflik, dengan memberi banyak kesempatan.

Hal ini disampaikan saat membantah statemen pjs Ketua Umum PKB versi

Slank dan Reaksi DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat kian lama semakin menunjukkan wajah aslinya. Bukan mengedepankan sosok demokrasi sebagai amanat reformasi, melainkan justru sebaliknya. Wajah tirani.

Wajah itulah yang ditampilkan DPR sebagai reaksi atas kritik grup band Slank dalam lagunya Gosip Jalanan. Dalam lirik lagu itu memang disebutkan: Mau tau gak mafia di Senayan, kerjanya tukang buat peraturan, bikin UUD ujung-ujungnya duit… Kata-kata itulah yang menyulut kemarahan DPR. Lewat Badan Kehormatan DPR, mereka tadinya